GEMBLOG, Jakarta - Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia melalui Sekretariat Jenderal MPR RI menyampaikan permohonan maaf terkait polemik penilaian pada babak final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (12/5/2026).
Permohonan maaf itu disampaikan menyusul ramainya sorotan publik di media sosial terkait proses penilaian jawaban peserta dalam salah satu sesi perlombaan yang dinilai menimbulkan kontroversi.
Akibat insiden tersebut, pihak MPR RI mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan Dewan Juri dan pembawa acara (MC) yang bertugas dalam kegiatan LCC Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat.
Dalam klarifikasinya, MPR RI menegaskan bahwa kegiatan pendidikan dan pembinaan generasi muda, termasuk LCC Empat Pilar, harus menjunjung tinggi nilai sportivitas, objektivitas, keadilan, serta semangat pembelajaran yang konstruktif.
“MPR RI memahami bahwa kegiatan pendidikan dan pembinaan generasi muda harus berjalan secara transparan, edukatif, dan berintegritas,” demikian isi klarifikasi resmi yang beredar.
Tak hanya itu, MPR RI juga memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba. Evaluasi tersebut mencakup mekanisme penilaian, sistem verifikasi jawaban peserta, hingga tata kelola keberatan dalam perlombaan agar kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.
Langkah evaluasi ini disebut sebagai upaya menjaga kualitas pelaksanaan kegiatan serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap proses pendidikan kebangsaan yang inklusif dan akuntabel.
Di akhir pernyataannya, MPR RI turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, guru pendamping, panitia daerah, dan masyarakat yang tetap memberikan perhatian terhadap pendidikan kebangsaan melalui LCC Empat Pilar.
Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti, turut menyoroti polemik penilaian dalam babak final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat.
Retno menilai langkah MPR RI yang menyampaikan permohonan maaf dan menonaktifkan juri serta MC merupakan bentuk tanggung jawab moral yang patut diapresiasi. Namun, ia menegaskan bahwa persoalan utama bukan hanya pada individu, melainkan pada sistem pelaksanaan dan mekanisme penilaian lomba itu sendiri.
Menurutnya, kegiatan pendidikan yang melibatkan pelajar harus dijalankan dengan prinsip objektivitas, transparansi, dan keadilan agar tidak mencederai semangat belajar peserta didik.
“Lomba pendidikan jangan sampai meninggalkan trauma atau rasa ketidakadilan bagi peserta. Karena tujuan utamanya adalah membangun karakter, sportivitas, dan kecintaan terhadap nilai-nilai kebangsaan,” ujar Retno.
Ia juga meminta agar evaluasi yang dijanjikan MPR RI dilakukan secara terbuka, termasuk memperbaiki sistem verifikasi jawaban, standar penilaian, hingga mekanisme sanggah apabila terjadi perbedaan interpretasi jawaban dalam perlombaan.
Retno menambahkan, kejadian tersebut harus dijadikan momentum untuk memperkuat integritas pelaksanaan lomba akademik tingkat nasional agar kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan tetap terjaga.
Sementara itu, Anggota MPR RI Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan bahwa LCC Empat Pilar sejatinya merupakan sarana pendidikan kebangsaan yang harus mengedepankan nilai persatuan, sportivitas, dan pembelajaran yang sehat.
Ia menyayangkan terjadinya polemik dalam pelaksanaan final tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang memicu kegaduhan di tengah masyarakat dan peserta lomba.
Menurut Lalu Hadrian, evaluasi total perlu dilakukan agar kesalahan teknis maupun miskomunikasi dalam proses penilaian tidak kembali terulang pada pelaksanaan berikutnya.
“Anak-anak yang mengikuti lomba ini datang membawa semangat belajar dan membawa nama sekolahnya. Jangan sampai semangat mereka rusak hanya karena persoalan teknis dan lemahnya tata kelola perlombaan,” katanya.
Politikus PKB itu juga mendukung langkah penonaktifan juri dan MC sebagai bagian dari evaluasi internal, sembari meminta panitia pusat memperkuat standar operasional pelaksanaan lomba di daerah.
Ia berharap polemik tersebut menjadi pelajaran penting bagi seluruh pihak agar kegiatan pendidikan kebangsaan benar-benar dilaksanakan secara profesional, adil, dan mampu menjadi contoh pendidikan demokrasi yang baik bagi generasi muda Indonesia.
Masukan dan kritik publik, menurut MPR RI, akan menjadi bahan evaluasi penting demi memperbaiki pelaksanaan kegiatan ke depan agar lebih profesional dan kredibel. (TIM/Red)
