GEMBLOG, Sulawesi Selatan - Wacana mengenai pendidikan dan geopolitik kembali mencuat setelah seorang rabi Israel-Amerika, Yehuda Kaploun, dikabarkan mendapat peran dalam agenda internasional untuk memerangi antisemitisme. Kaploun disebut ditugaskan oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dalam kerangka jabatan diplomatik yang berfokus pada pemantauan dan penanggulangan antisemitisme secara global.
Posisi tersebut sering dikaitkan dengan kantor diplomatik yang dikenal sebagai United States Special Envoy to Monitor and Combat Antisemitism, sebuah jabatan yang bertugas memantau serta mendorong upaya melawan diskriminasi terhadap komunitas Yahudi di berbagai negara.
Pendidikan Disebut Sebagai “Medan Strategis”
Dalam sebuah pernyataan yang dimuat oleh media Israel, The Jerusalem Post, Kaploun menyinggung pentingnya pendidikan dalam membentuk persepsi generasi muda tentang konflik global, termasuk isu Israel dan Yahudi.
Menurutnya, buku pelajaran di sejumlah negara sering memuat narasi sejarah atau politik yang dinilai tidak sejalan dengan perspektif yang berkembang di Israel maupun komunitas Yahudi internasional. Ia menyebut bahwa pendidikan dapat menjadi “medan strategis” dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap isu antisemitisme.
Indonesia Ikut Disebut
Dalam konteks itu, Kaploun juga menyinggung Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Ia menilai bahwa narasi dalam pendidikan di beberapa negara, termasuk Indonesia, berpotensi membentuk persepsi generasi muda mengenai konflik Timur Tengah.
Dikutip dari laman Pikiran Rakyat, melalui video yang diunggah akun X Infolibnews pada Senin (9/3/2026), Kaploun menyampaikan bahwa pendidikan menjadi arena penting dalam membentuk pemahaman masyarakat terhadap isu antisemitisme dan konflik Israel–Palestina.
Pernyataan tersebut kemudian memunculkan spekulasi bahwa Indonesia masuk dalam radar diskusi internasional terkait pendidikan dan narasi sejarah. Beberapa pihak menafsirkan pernyataan itu sebagai dorongan agar materi pendidikan di berbagai negara menyesuaikan perspektif tertentu mengenai konflik di Timur Tengah.
Belum Ada Respons Resmi
Hingga saat ini belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Indonesia, khususnya dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia terkait pernyataan tersebut.
Pengamat hubungan internasional menilai bahwa pernyataan dalam forum atau media internasional belum tentu mencerminkan kebijakan resmi yang dapat mempengaruhi kurikulum suatu negara. Sistem pendidikan nasional Indonesia sendiri berada di bawah kewenangan pemerintah dan ditetapkan melalui proses akademik serta regulasi nasional.
Diskursus yang Sensitif
Isu pendidikan dan narasi sejarah memang sering menjadi bagian dari diskursus global, terutama dalam konteks konflik politik dan identitas. Karena itu, setiap pernyataan yang menyentuh ranah kurikulum negara lain cenderung memicu perdebatan publik, khususnya di negara dengan posisi politik yang kuat terhadap isu Palestina seperti Indonesia.
Bagi sebagian pengamat, pernyataan Kaploun lebih mencerminkan pandangan dalam forum internasional mengenai pentingnya pendidikan dalam melawan antisemitisme. Namun bagi pihak lain, narasi tersebut dinilai sensitif karena menyentuh kedaulatan negara dalam menentukan arah pendidikan nasional.
Perdebatan ini pun menunjukkan bahwa di era informasi global, isu pendidikan tidak lagi semata urusan domestik, melainkan juga bagian dari percakapan geopolitik yang lebih luas. (TIM/Red)
Penulis : SAD
