GEMBLOG, Sulawesi Selatan - Di negeri yang katanya kaya sumber daya, ada satu “pekerjaan” yang tidak pernah diumumkan resmi, tidak pernah dipasang di kantor dinas tenaga kerja, tapi pelamarnya selalu ada, Senin (18/5/2026).
Namanya: langsir BBM subsidi.
Tidak ada tes tertulis. Tidak ada wawancara. Tidak perlu ijazah. Tidak perlu sertifikat. Bahkan kadang lebih mudah masuk dibanding cari kerja formal.
Cukup punya: motor atau mobil tua, beberapa jerigen, modal harian, dan keberanian bermain di wilayah abu-abu aturan.
Ironisnya, profesi ini lahir bukan dari mimpi besar, tetapi dari perut yang harus tetap terisi.
Di banyak daerah, terutama wilayah yang lapangan kerjanya sempit, langsir BBM berubah menjadi jalan bertahan hidup. Sebagian orang melakukannya bukan karena ingin kaya raya, tetapi karena bingung harus bekerja apa lagi.
Ketika lowongan kerja sedikit, harga kebutuhan naik, hasil kebun tak menentu, dan pendidikan tidak menjamin pekerjaan, maka jerigen kadang terasa lebih menjanjikan daripada map lamaran kerja.
Namun di sisi lain, praktik ini tetap menyimpan persoalan besar.
Solar subsidi sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat luas: petani, nelayan, angkutan umum, dan usaha kecil.
Saat distribusinya diselewengkan, yang paling dirugikan justru rakyat kecil lainnya. Sopir antre panjang. Nelayan sulit melaut. Petani menunggu solar untuk mesin mereka.
Akhirnya masyarakat kecil berhadapan dengan masyarakat kecil lainnya.
Yang satu mencari makan. Yang satu kehilangan hak subsidi.
Di sinilah persoalannya menjadi rumit.
Karena akar masalahnya bukan sekadar jerigen dan solar. Melainkan: kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pembangunan.
Setiap kali ada penertiban, praktik ini hilang sebentar. Lalu muncul lagi. Kenapa?
Karena kebutuhan hidup tidak pernah ikut ditertibkan.
Selama desa-desa minim lapangan kerja, selama anak muda kesulitan pekerjaan, selama ekonomi hanya berputar di kelompok tertentu, maka pekerjaan seperti ini akan terus lahir dengan wajah baru.
Kadang masyarakat marah kepada pelangsir. Kadang membela mereka. Kadang menyalahkan pemerintah. Kadang menyalahkan aparat.
Tetapi satu hal yang pasti: langsir BBM subsidi bukan sekadar soal pelanggaran hukum.
Ia adalah cermin retak dari keadaan sosial kita sendiri.
Tentang negara yang belum sepenuhnya hadir. Tentang pekerjaan yang makin sulit. Tentang subsidi yang bocor. Dan tentang rakyat kecil yang terus mencari cara agar bisa hidup sampai esok pagi. (TIM/Red)
