GEMBLOG, JAKARTA - Kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang digagas pemerintah pusat menuai sorotan. Pasalnya, kebijakan tersebut tidak berlaku untuk seluruh pegawai, melainkan dibatasi secara selektif melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menegaskan bahwa sejumlah jabatan strategis dan unit layanan publik dikecualikan dari kebijakan tersebut. Hal itu tertuang dalam SE Mendagri Nomor 800.1.5/3349/SJ yang diteken pada Selasa kemarin 31 Maret 2026.
“Yang dikecualikan itu seperti jabatan pimpinan tinggi, kemudian unit layanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ujar Tito dalam keterangannya.
Di tingkat provinsi, sedikitnya 11 kategori ASN dipastikan tetap wajib bekerja dari kantor (WFO). Mereka meliputi pejabat eselon I dan II, serta unit layanan vital seperti kesehatan, pendidikan, kebersihan, hingga administrasi kependudukan.
Tak hanya itu, sektor ketertiban umum, penanggulangan bencana, hingga pelayanan perizinan juga masuk dalam daftar “zona tanpa WFH”.
Di tingkat kabupaten/kota, pengecualian bahkan meluas hingga 12 kategori jabatan, termasuk camat dan lurah/kepala desa yang menjadi ujung tombak pelayanan pemerintahan di tingkat lokal.
WFH: Fleksibilitas atau Ilusi Reformasi?
Secara normatif, kebijakan ini disebut sebagai bagian dari modernisasi sistem kerja ASN. Namun di lapangan, muncul pertanyaan besar: apakah ini benar-benar reformasi, atau sekadar kebijakan “setengah hati”?
Sebab, jika ditelisik lebih dalam, sebagian besar ASN justru berada di sektor layanan publik yang otomatis tidak bisa menikmati fasilitas WFH.
Artinya, hanya segelintir pegawai administratif yang benar-benar merasakan fleksibilitas kerja tersebut.
“Ini seperti memberi kebebasan, tapi dengan pagar yang sangat sempit,” ujar seorang pengamat kebijakan publik yang enggan disebutkan namanya.
Kebijakan ini juga dinilai berpotensi menimbulkan kecemburuan di internal birokrasi. ASN yang bertugas di lapangan, seperti tenaga kesehatan, petugas kebersihan, hingga aparatur kecamatan tetap harus bekerja penuh waktu di kantor atau lapangan.
Sementara itu, ASN di bidang administratif memiliki ruang lebih longgar untuk bekerja dari rumah.
Ketimpangan ini dikhawatirkan memicu:
- Penurunan moral kerja,
- Ketidakpuasan antar unit kerja,
- Persepsi diskriminasi dalam kebijakan kepegawaian,
- Layanan Publik Dijadikan Alasan Utama.
Pemerintah berdalih bahwa pengecualian ini semata-mata untuk menjaga kualitas layanan publik. Namun, sejumlah pihak menilai alasan tersebut terlalu normatif.
“Pertanyaannya, apakah selama ini layanan publik hanya bisa berjalan optimal jika ASN hadir fisik di kantor?” kata seorang analis tata kelola pemerintahan.
Di era digital saat ini, berbagai layanan sebenarnya sudah bisa dilakukan secara daring. Namun implementasi digitalisasi di daerah masih belum merata, sehingga WFH dianggap berisiko mengganggu pelayanan.
Kebijakan ini juga membuka ruang multitafsir, terutama pada kategori “layanan publik lainnya”. Tanpa parameter yang jelas, pemerintah daerah berpotensi menafsirkan aturan secara berbeda-beda.
Akibatnya, bisa muncul:
- Inkonsistensi kebijakan antar daerah,
- Celah penyalahgunaan kewenangan,
- Ketidakpastian bagi ASN itu sendiri,
- Antara Efisiensi dan Realitas Birokrasi.
Pada akhirnya, kebijakan WFH ASN mencerminkan dilema klasik birokrasi Indonesia: antara keinginan untuk modern dan keterbatasan sistem yang belum sepenuhnya siap.
Alih-alih menjadi lompatan besar menuju reformasi birokrasi, kebijakan ini justru berpotensi menjadi simbol kompromi, di mana fleksibilitas diberikan, tetapi dalam batas yang sangat terbatas.
Publik pun kini menanti: apakah kebijakan ini akan dievaluasi secara serius, atau justru berakhir sebagai kebijakan administratif tanpa dampak signifikan? (TIM/Red)
