Oleh: Idwar Anwar
GEMBLOG, Palopo - Dalam banyak negara berkembang, politik sering kali tidak berjalan sebagai ruang pengabdian untuk kepentingan publik. Ia berubah menjadi arena transaksi, kompromi kepentingan sempit, dan perebutan kekuasaan yang jauh dari cita-cita kesejahteraan rakyat. Fenomena ini dapat disebut sebagai politik sesat—sebuah praktik politik yang kehilangan orientasi moral dan tujuan utamanya.
Politik sesat tidak muncul begitu saja. Ia sering kali tumbuh subur di tengah kemiskinan struktural yang belum terselesaikan. Ketika masyarakat hidup dalam tekanan ekonomi, kebutuhan jangka pendek menjadi lebih dominan dibandingkan harapan jangka panjang terhadap sistem politik. Dalam situasi seperti itu, kepercayaan terhadap politik perlahan memudar.
Dari sinilah lahir dua sikap yang berbahaya bagi demokrasi: pesimisme politik dan apatisme politik. Pesimisme membuat masyarakat percaya bahwa politik tidak akan pernah berubah. Sementara apatisme membuat mereka memilih untuk tidak peduli. Politik dianggap kotor, para politisi dianggap sama saja, dan pemerintahan dipandang jauh dari kehidupan nyata rakyat.
Ketika dua sikap ini menguat, ruang kosong dalam demokrasi mulai diisi oleh politik transaksional. Suara rakyat tidak lagi dimenangkan melalui gagasan, integritas, atau program kerja. Sebaliknya, ia “dibayar” dengan uang, bantuan sesaat, atau janji-janji jangka pendek. Politik berubah menjadi pasar: ada yang menjual suara, ada yang membeli kekuasaan.
Situasi ini semakin memperdalam lingkaran ketidakpercayaan. Politisi yang terpilih melalui transaksi cenderung melihat kekuasaan sebagai investasi yang harus kembali. Akibatnya, kebijakan publik sering kali tidak berorientasi pada kepentingan rakyat, melainkan pada pengembalian modal politik. Masyarakat yang menyaksikan hal ini pun semakin yakin bahwa politik memang tidak dapat dipercaya.
Pertanyaannya: apakah lingkaran ini bisa diputus?
Jawabannya: bisa, tetapi tidak mudah. Penyembuh dari penyakit politik sesat bukan sekadar pergantian orang atau partai. Yang dibutuhkan adalah figur dan sistem yang mampu memperlihatkan kejujuran dalam politik dan pemerintahan. Kejujuran bukan hanya slogan kampanye, tetapi harus tampak dalam keputusan, kebijakan, dan cara menjalankan kekuasaan.
Kepercayaan publik tidak dapat dipulihkan dengan pidato atau retorika. Ia dibangun melalui contoh nyata: transparansi dalam pengelolaan anggaran, keberanian melawan korupsi, konsistensi antara janji dan tindakan, serta keberpihakan yang jelas kepada kepentingan rakyat.
Namun, perubahan juga menuntut partisipasi masyarakat. Jika masyarakat terus memelihara pesimisme dan apatisme, maka politik transaksional akan selalu menemukan jalannya. Demokrasi hanya dapat hidup jika warga percaya bahwa suara mereka memiliki nilai yang lebih tinggi daripada sekadar imbalan sesaat.
Lalu muncul pertanyaan yang lebih tajam: bisakah fenomena ini terjadi di Indonesia?
Jawabannya sebenarnya tidak sederhana. Sebagian gejala tersebut telah terlihat dalam berbagai praktik politik yang terjadi selama ini dari politik uang hingga rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga politik. Namun Indonesia juga memiliki kekuatan lain: masyarakat sipil yang semakin kritis, media yang relatif bebas, serta generasi muda yang mulai menuntut transparansi dan integritas.
Karena itu, masa depan politik Indonesia masih terbuka. Ia bisa bergerak menuju pemulihan kepercayaan—atau justru semakin terperangkap dalam lingkaran politik transaksional.
Semua bergantung pada satu hal mendasar: apakah akan muncul pemimpin dan sistem yang berani menempatkan kejujuran sebagai fondasi utama kekuasaan.
Jika itu tidak terjadi, maka pesimisme dan apatisme akan terus menjadi “pasar” yang subur bagi politik transaksional. Dan ketika hal itu terjadi, demokrasi hanya akan tinggal nama sementara substansinya perlahan menghilang. **
_Penulis tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa 98 (PENA 98)_
