GEMBLOG, Jakarta - Sebanyak 20 lembaga dan organisasi non-pemerintah yang tergabung dalam koalisi MBG Watch resmi mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 ke Mahkamah Konstitusi pada Selasa kemarin (10/03/2026). Gugatan tersebut berkaitan dengan tata kelola anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai perlu ditinjau kembali.
Koalisi masyarakat sipil tersebut menilai alokasi anggaran negara untuk program MBG perlu dievaluasi agar pengelolaannya lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Menurut mereka, besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut seharusnya dapat dikaji ulang untuk memastikan manfaatnya optimal bagi masyarakat.
Perwakilan MBG Watch menyampaikan bahwa pengajuan uji materi ini bukan semata-mata untuk menolak program pemenuhan gizi masyarakat, melainkan untuk memastikan kebijakan anggaran negara dikelola secara bijak di tengah kondisi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian.
“Evaluasi terhadap kebijakan anggaran sangat penting agar negara mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memberikan perlindungan bagi masyarakat yang rentan,” ujar salah satu perwakilan koalisi dalam pernyataan kepada media.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan salah satu kebijakan yang dirancang pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya. Program ini juga diharapkan mampu menekan angka stunting serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.
Namun di sisi lain, sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai bahwa besarnya anggaran yang dialokasikan dalam APBN perlu dikaji secara mendalam, terutama terkait mekanisme pengawasan, distribusi, serta dampak ekonomi yang ditimbulkan.
Melalui uji materi yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, koalisi MBG Watch berharap terdapat ruang evaluasi terhadap tata kelola anggaran program tersebut. Mereka menilai langkah ini penting agar kebijakan publik tetap selaras dengan prinsip efisiensi, transparansi, serta kepentingan masyarakat luas.
Mahkamah Konstitusi selanjutnya akan memeriksa permohonan tersebut sebelum memutuskan apakah gugatan itu dapat diterima atau ditolak. Putusan lembaga peradilan konstitusi itu nantinya akan menjadi rujukan penting dalam menentukan arah kebijakan pengelolaan anggaran negara terkait program MBG di masa mendatang.
Di tengah situasi global yang masih rentan, berbagai pihak menilai bahwa setiap kebijakan fiskal perlu mempertimbangkan keseimbangan antara program sosial, stabilitas ekonomi, dan keberlanjutan anggaran negara. Uji materi ini pun menjadi bagian dari dinamika demokrasi yang memungkinkan masyarakat turut mengawasi jalannya kebijakan publik. (Red)
Penulis : SAD PPWI
