GEMBLOG, Makassar - Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi Sulawesi Selatan (EW-LMND Sulsel) melayangkan kritik keras terhadap dugaan praktik monopoli dalam pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Sulawesi Selatan. Dugaan itu mencuat setelah putri Wakil Ketua DPRD Sulsel, Yasir Machmud, yang baru berusia 20 tahun, disebut-sebut menguasai hingga 41 dapur penyedia MBG.
Armin, salah satu kader EW-LMND Sulsel, menilai temuan tersebut bukan sekadar penyimpangan prosedural, melainkan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang mencederai tujuan utama program.
“MBG itu untuk memenuhi kebutuhan gizi rakyat, bukan proyek bisnis keluarga pejabat,” tegas Armin dalam keterangan tertulis, Kamis (20/11/2025).
Menurut Armin, penguasaan puluhan dapur oleh satu individu yang memiliki kedekatan dengan elite daerah adalah bukti nyata lemahnya proses seleksi mitra serta minimnya transparansi pengelolaan anggaran. Ia menilai persoalan ini tidak bisa dipandang sebagai kasus biasa.
“Ini bukan cuma pelanggaran administratif. Ini bagian dari praktik Serakahnomics, model ekonomi-politik yang menjadikan program publik sebagai sumber keuntungan kelompok berkuasa,” ujarnya.
EW-LMND SUL-SEL menilai pola seperti ini mencerminkan budaya patronase yang kian mengakar, di mana program sosial yang seharusnya berpihak pada rakyat justru menjadi arena akumulasi ekonomi keluarga pejabat.
Armin juga menyoroti dampak langsung yang mungkin dirasakan masyarakat apabila program MBG dijalankan secara semrawut dan sarat kepentingan.
“Kalau program sebesar ini dikelola semrawut dan sarat kepentingan, hak anak-anak dari keluarga miskin untuk mendapatkan gizi layak adalah yang pertama dirampas,” katanya.
Program MBG yang semestinya menjadi upaya pemerintah dalam menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan anak, justru terancam kehilangan substansi akibat praktik monopoli dan nepotisme.
EW-LMND SUL-SEL mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan DPRD membuka seluruh data kontrak, daftar mitra, serta aliran anggaran yang terlibat dalam program MBG. Pihaknya juga mendorong dilakukannya audit independen terhadap semua dapur penyedia.
Selain itu, EW-LMND SUL-SEL meminta pemerintah menyusun aturan lebih tegas untuk memastikan bahwa pengelolaan program gizi tersebut tidak dikuasai oleh segelintir pihak dengan akses politik tertentu.
“Rakyat Sulsel berhak atas program gizi yang bersih dari praktik Serakahnomics. Program sosial bukan alat memperkaya keluarga pejabat,” tegas Armin.
EW-LMND SUL-SEL memastikan akan terus mengawal pelaksanaan program-program publik, termasuk MBG, agar tidak disalahgunakan sebagai instrumen patronase politik.
“Kami akan terus mengawasi agar setiap program publik benar-benar berpihak pada rakyat, bukan pada kelompok elite,” tutup Armin.
Skandal dugaan monopoli dapur MBG Sulsel ini kini menjadi sorotan publik dan diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk membenahi tata kelola program sosial secara menyeluruh. (Red)
Sumber Berita : EW-LMND SUL-SEL
