GEMBLOG, LUWU - Polemik pelantikan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Luwu terus menjadi sorotan publik. Sejumlah kalangan mendesak agar proses seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) yang melahirkan pejabat baru di lingkup Dinas Perikanan dibuka secara transparan untuk menghindari munculnya spekulasi dan krisis kepercayaan terhadap sistem birokrasi daerah. Minggu (31/5/2026).
Desakan tersebut menguat setelah beredarnya berbagai kritik dan narasi publik yang mempertanyakan proses seleksi, mulai dari tahapan administrasi, mekanisme penilaian, hingga dugaan adanya faktor di luar kompetensi yang memengaruhi hasil akhir seleksi.
Dalam poster yang beredar luas di media sosial, sejumlah pihak bahkan menantang dilaksanakannya debat terbuka dan meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Luwu membuka seluruh data serta dokumen yang menjadi dasar pelantikan pejabat tersebut.
Publik menilai bahwa polemik ini bukan semata-mata persoalan siapa yang menduduki jabatan Kepala Dinas Perikanan, melainkan menyangkut kredibilitas sistem merit yang selama ini menjadi dasar pengisian jabatan strategis di lingkungan pemerintahan.
“Rakyat berhak mengetahui bagaimana proses seleksi berlangsung, bagaimana penilaian dilakukan, dan apakah seluruh persyaratan benar-benar telah dipenuhi sesuai ketentuan,” demikian salah satu tuntutan yang ramai disuarakan dalam ruang publik.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Luwu melalui BKPSDM telah mengumumkan hasil seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk sejumlah OPD, termasuk Dinas Perikanan. Dari hasil seleksi tersebut, tiga nama dinyatakan masuk dalam peringkat terbaik sebelum akhirnya dilakukan penetapan dan pelantikan pejabat definitif.
Pada 29 Mei 2026, Bupati Luwu Patahudding secara resmi melantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama, termasuk Kasmal sebagai Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Luwu. Dalam kesempatan itu, Bupati menegaskan bahwa setiap jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab kepada masyarakat.
Namun demikian, sejumlah elemen masyarakat menilai bahwa klarifikasi formal belum cukup untuk menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang. Mereka meminta BKPSDM membuka dokumen seleksi, hasil penilaian kompetensi, rekam jejak peserta, hingga dasar hukum yang digunakan dalam proses pengangkatan.
Pengamat birokrasi menilai bahwa keterbukaan informasi merupakan langkah penting untuk meredam polemik. Dalam konteks reformasi birokrasi, transparansi dianggap menjadi instrumen utama untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem merit dan profesionalisme ASN.
“Jika seluruh proses telah berjalan sesuai aturan, maka membuka data yang dapat diakses publik justru akan memperkuat legitimasi hasil seleksi. Sebaliknya, minimnya transparansi hanya akan memunculkan ruang spekulasi yang semakin luas,” ujar seorang pemerhati tata kelola pemerintahan.
Polemik ini kini berkembang menjadi isu yang lebih besar daripada sekadar pelantikan seorang pejabat. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan masyarakat terhadap integritas birokrasi, independensi proses seleksi jabatan, serta komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Hingga kini, publik masih menunggu penjelasan resmi yang lebih rinci dari BKPSDM maupun pihak terkait mengenai seluruh tahapan seleksi yang menjadi dasar pelantikan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Luwu. Di tengah tuntutan keterbukaan tersebut, transparansi menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap keputusan birokrasi berdiri di atas fakta, aturan, dan prinsip keadilan. (Red)
Penulis : SAD
