GEMBLOG, JAKARTA - Panggung olahraga nasional tengah diguncang polemik panas yang menyeret dunia domino Indonesia ke dalam konflik besar. PB PORDI secara resmi melayangkan protes keras terhadap hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa (Musornaslub) KONI yang digelar di Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Dalam press release resminya, PB PORDI menuding adanya pengkondisian dan permainan dalam proses pengesahan organisasi domino lain, yakni PB ORADO sebagai anggota pusat KONI.
Tak tanggung-tanggung, organisasi yang dipimpin Dr. H. Andi Jamaro Dulung itu bahkan memastikan akan membawa persoalan tersebut ke jalur hukum karena dinilai bertentangan dengan prinsip transparansi, profesionalisme, dan ketentuan olahraga nasional.
PB PORDI menilai seluruh rangkaian Rakernas dan Musornaslub KONI 2026 jauh dari nilai-nilai musyawarah organisasi olahraga yang sehat.
Dalam pernyataannya, PB PORDI menyebut forum tersebut dipolitisir dan tidak lagi mencerminkan organisasi olahraga profesional yang seharusnya menjadi sandaran seluruh cabang olahraga prestasi di Indonesia.
“PB PORDI mencermati seluruh rangkaian kegiatan yang dipolitisir sedemikian rupa, jauh dari nilai-nilai musyawarah yang semestinya untuk mendorong iklim olahraga nasional yang berorientasi prestasi,” demikian isi pernyataan resmi organisasi tersebut.
PB PORDI juga menuding adanya pemutarbalikan fakta terkait proses pengajuan keanggotaan mereka di KONI.
Salah satu poin utama yang dipersoalkan PB PORDI adalah pernyataan pimpinan KONI yang menyebut dokumen pengajuan keanggotaan PORDI baru masuk pada 20 Mei 2026.
PB PORDI membantah keras hal tersebut dan menegaskan bahwa mereka telah memulai proses pengajuan sejak tahun 2019.
Bahkan pada 9 Maret 2022, PB PORDI mengaku telah melakukan audiensi resmi dengan Bidang Organisasi dan Bidang Hukum KONI Pusat untuk membahas syarat keanggotaan cabang olahraga prestasi.
Dari pertemuan tersebut, PB PORDI mengklaim memperoleh arahan resmi terkait kelengkapan administrasi, legalitas, serta mekanisme organisasi sesuai AD/ART KONI.
PB PORDI juga menegaskan bahwa organisasi mereka memiliki dasar hukum yang sah.
Mereka mengungkapkan bahwa legalitas organisasi diperoleh melalui:
- rekomendasi resmi KONI,
- SK Kemenkumham Nomor AHU-0006864.AH.01.07.TAHUN 2022,
- serta Akta Notaris Nomor 3 tertanggal 8 Juli 2022.
Legalitas tersebut kemudian menjadi dasar bagi PB PORDI untuk melanjutkan proses pemenuhan syarat organisasi, termasuk:
- pembentukan pengurus lebih dari 50 persen provinsi,
- pembentukan pengurus kabupaten/kota,
- penyelenggaraan kejuaraan nasional,
- hingga penyusunan AD/ART dan kode etik organisasi.
PB PORDI mengklaim seluruh persyaratan itu telah rampung pada Februari 2026 setelah melalui proses panjang selama sekitar empat hingga enam tahun.
Puncak kemarahan PB PORDI terjadi ketika Rakernas KONI justru mengesahkan PB ORADO sebagai anggota pusat.
Menurut PB PORDI, agenda pengesahan cabang olahraga baru sebenarnya tidak tercantum dalam rundown resmi Rakernas. Namun dalam Komisi I Rakernas, tiba-tiba muncul pembahasan dan pemaparan organisasi domino baru yang disebut baru berproses sekitar empat hingga lima bulan.
PB PORDI menilai kondisi tersebut sebagai bentuk pengkondisian yang sarat kepentingan.
“Ini menunjukkan sikap tertutup dan penuh siasat yang culas,” tulis PB PORDI dalam pernyataannya.
Konflik ini kini dinilai bukan lagi sekadar persoalan administratif biasa, melainkan pertarungan legitimasi besar dalam dunia domino Indonesia.
Pengamat olahraga menilai polemik tersebut berpotensi memicu dualisme organisasi domino nasional, seperti yang pernah terjadi pada sejumlah cabang olahraga lain di Indonesia.
Jika konflik terus berlanjut, dampaknya diperkirakan akan sangat luas:
- atlet kebingungan menentukan induk organisasi,
- kejuaraan nasional berpotensi terpecah,
- pembinaan daerah terganggu,
- hingga muncul konflik hukum berkepanjangan.
Padahal domino saat ini berkembang pesat sebagai olahraga komunitas dengan jutaan pemain dan potensi industri yang besar.
Pakar: “Ini Perebutan Pengaruh dan Masa Depan Industri”
Sejumlah pakar olahraga menilai konflik ini menunjukkan bahwa domino kini telah berubah menjadi industri olahraga yang diperebutkan banyak kepentingan.
Beberapa Pengamat olahraga nasional, menyebut konflik tersebut bukan lagi soal permainan domino semata.
“Ini bukan lagi soal kartu domino, tetapi perebutan legitimasi, pengaruh organisasi, dan masa depan industri olahraga domino Indonesia,” ujarnya.
Sementara ahli hukum olahraga, Dr. Ahmad Rizal menilai gugatan PB PORDI berpotensi menjadi sengketa organisasi olahraga besar apabila proses verifikasi dan dasar pengambilan keputusan Rakernas tidak dibuka secara transparan.
PB PORDI memastikan akan menolak seluruh keputusan Rakernas KONI yang dianggap tidak profesional, tidak adil, dan tidak terbuka.
Mereka juga menyatakan siap menempuh jalur hukum terhadap keputusan Rakernas KONI, khususnya terkait pengesahan PB ORADO sebagai anggota pusat.
Meski demikian, PB PORDI tetap menyerukan kepada seluruh pengurus daerah, gardu domino, atlet, dan anggota di seluruh Indonesia agar tetap tenang dan terus menjalankan aktivitas organisasi seperti biasa.
Kini publik olahraga nasional menunggu bagaimana respons KONI menghadapi tudingan serius tersebut. Sebab jika polemik ini tidak segera diselesaikan melalui dialog terbuka dan verifikasi objektif, maka konflik domino nasional dikhawatirkan berubah menjadi perang organisasi berkepanjangan yang justru menghambat masa depan olahraga domino Indonesia. (TIM/RED)
