GEMBLOG, PANDEGLANG - Dinamika pelaksanaan program pelatihan Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Pandeglang kembali menjadi sorotan. Sejumlah peserta dan kelompok yang tergabung dalam Forum KDKMP menyampaikan kritik keras terhadap pelaksanaan kegiatan yang dinilai belum transparan, khususnya terkait penggunaan anggaran, Senin (4/5/2026).
Ketegangan mencuat di kawasan Hotel Mutiara Carita, lokasi pelaksanaan pelatihan yang sebelumnya juga dilaporkan sempat diwarnai protes peserta pada akhir April 2026.
Berdasarkan keterangan sejumlah peserta, aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan secara langsung ke lokasi kegiatan diwarnai situasi yang memanas. Massa mengaku mengalami pembatasan akses saat mencoba memasuki area pelatihan.
Beberapa peserta menyebut adanya upaya penghadangan oleh pihak yang tidak mereka kenal. Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat keterangan resmi dari aparat maupun penyelenggara terkait kronologi lengkap insiden tersebut.
“Kami hanya ingin meminta penjelasan. Situasi di lapangan memang sempat tegang, tetapi kami berharap ada ruang dialog terbuka,” ujar salah satu peserta yang enggan disebutkan namanya.
Sejumlah sumber menyebutkan bahwa sempat ada upaya mediasi yang difasilitasi oleh aparat setempat. Namun, forum dialog tersebut dikabarkan belum menghasilkan titik temu.
Informasi mengenai kehadiran atau ketidakhadiran pihak penyelenggara dalam forum mediasi juga masih beragam dan belum dapat dikonfirmasi secara menyeluruh. Hingga berita ini disusun, pihak penyelenggara belum memberikan pernyataan resmi kepada publik.
Isu utama yang disoroti peserta adalah besaran anggaran pelatihan yang disebut mencapai sekitar Rp14 juta hingga Rp14,98 juta per desa. Dengan jumlah desa/kelurahan di Pandeglang yang mencapai ratusan, nilai total program diperkirakan menembus miliaran rupiah.
Sejumlah peserta mempertanyakan kesesuaian antara anggaran tersebut dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan.
“Kami berharap ada transparansi, terutama terkait rincian penggunaan anggaran dan output kegiatan,” kata salah satu perwakilan peserta.
Namun demikian, belum ada audit terbuka atau penjelasan resmi yang dipublikasikan terkait rincian penggunaan dana tersebut.
Pelatihan ini diketahui melibatkan pihak ketiga, termasuk perusahaan penyelenggara seperti PT Garuda Solusi Kreatif. Keterlibatan pihak swasta dalam program berbasis desa ini turut menjadi perhatian peserta.
Sejumlah pihak mempertanyakan mekanisme penunjukan, pengawasan, serta akuntabilitas pelaksanaan kegiatan. Meski demikian, belum ada pernyataan resmi dari perusahaan terkait untuk menanggapi berbagai pertanyaan tersebut.
Di tengah kritik yang mengemuka, sejumlah perwakilan Forum KDKMP menegaskan bahwa mereka tetap mendukung program pemerintah dalam penguatan koperasi desa.
Program tersebut merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
“Kami mendukung programnya, tetapi pelaksanaannya harus sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas,” ujar salah satu koordinator lapangan.
Peserta juga menyinggung pentingnya perlindungan terhadap hak menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.
Namun, hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari aparat penegak hukum terkait adanya pelanggaran dalam peristiwa tersebut.
Hingga saat ini, sejumlah pertanyaan kunci masih belum terjawab:
- Bagaimana rincian penggunaan anggaran pelatihan?
- Bagaimana mekanisme pelaksanaan dan pengawasan program?
- Apa hasil konkret dari kegiatan yang telah dilakukan?
Situasi ini menunjukkan pentingnya keterbukaan informasi dalam pelaksanaan program publik, terutama yang melibatkan anggaran besar dan menyentuh langsung masyarakat desa. (TIM/Red)
Catatan Redaksi :
Laporan ini disusun berdasarkan keterangan lapangan, pernyataan peserta, serta penelusuran informasi dari berbagai sumber terbuka.
Beberapa poin masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut dari pihak penyelenggara, pemerintah daerah, maupun aparat terkait.
