GEMBLOG, Jakarta - Upaya memerangi praktik penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kini didorong dengan melibatkan partisipasi langsung masyarakat. Ketua DPP dari Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, menyatakan pihaknya menyiapkan hadiah sebesar Rp10 juta bagi warga yang mampu memberikan informasi valid terkait dugaan penyalahgunaan BBM subsidi, khususnya solar.
Pernyataan tersebut disampaikan Bambang pada Sabtu lalu (14/3/2026) di Jakarta. Ia menilai praktik penyimpangan distribusi BBM subsidi masih sering terjadi di berbagai daerah dan diduga melibatkan jaringan yang cukup terorganisir.
Menurutnya, masyarakat dapat berperan aktif dalam pengawasan dengan cara sederhana, misalnya merekam aktivitas mencurigakan di SPBU. Salah satu modus yang sering ditemukan adalah pemindahan solar subsidi dari tangki SPBU ke kendaraan tertentu secara ilegal.
“Jika masyarakat menemukan aktivitas mencurigakan, silakan direkam sebagai bukti awal. Rekaman tersebut bisa diserahkan kepada pengurus Gerindra di daerah atau anggota fraksi Gerindra di DPRD kabupaten/kota,” ujar Bambang.
Ia menjelaskan bahwa aktivitas penyelewengan biasanya terjadi pada malam hari, dengan melibatkan kendaraan penampung yang tidak memiliki hak menggunakan BBM subsidi. Praktik tersebut diduga menjadi bagian dari jaringan distribusi ilegal yang kemudian menjual kembali solar bersubsidi dengan harga lebih tinggi.
Bambang juga menegaskan masyarakat tidak perlu takut melaporkan praktik ilegal tersebut. Menurutnya, pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi merupakan tanggung jawab bersama agar bantuan negara benar-benar sampai kepada yang berhak.
BBM subsidi sendiri ditujukan untuk kelompok masyarakat tertentu, seperti angkutan umum, nelayan, dan petani. Karena itu, setiap praktik penyelewengan dinilai merugikan masyarakat luas sekaligus membebani keuangan negara.
“BBM subsidi harus sampai kepada yang berhak. Kita menolak keras segala bentuk penyelewengan. Pengawasan masyarakat sangat penting untuk memastikan distribusinya berjalan dengan benar,” tegasnya.
Program pemberian insentif bagi pelapor ini disebut sebagai langkah untuk mendorong partisipasi publik dalam pengawasan energi bersubsidi. Dengan adanya imbalan bagi masyarakat yang berani melapor, diharapkan praktik mafia BBM yang selama ini beroperasi secara tersembunyi dapat lebih mudah terungkap.
Sejumlah media nasional sebelumnya juga menyoroti maraknya praktik penyalahgunaan BBM subsidi di berbagai daerah.
Media Kompas.com misalnya pernah melaporkan bahwa penyelewengan solar subsidi kerap melibatkan kendaraan modifikasi dengan tangki tambahan yang digunakan untuk menampung BBM dalam jumlah besar sebelum dijual kembali ke industri.
Sementara itu, CNN Indonesia mencatat bahwa praktik “mafia solar” sering terjadi melalui pengisian berulang di SPBU menggunakan kendaraan berbeda yang sebenarnya dikendalikan oleh satu jaringan.
Media Tempo juga menyoroti bahwa kebocoran distribusi BBM subsidi selama ini menjadi salah satu persoalan klasik dalam tata kelola energi nasional, karena perbedaan harga antara BBM subsidi dan non-subsidi cukup besar sehingga membuka peluang praktik ilegal.
BBM subsidi sejatinya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu, seperti angkutan umum, nelayan, petani, dan usaha kecil. Karena itu, praktik penyelewengan oleh oknum tertentu dinilai merugikan masyarakat luas serta membebani keuangan negara.
“BBM subsidi harus sampai kepada yang berhak. Kita menolak keras segala bentuk penyelewengan,” tegas Bambang.
Program pemberian insentif bagi pelapor ini disebut sebagai salah satu upaya untuk mendorong partisipasi publik dalam pengawasan energi bersubsidi. Dengan adanya hadiah bagi masyarakat yang berani melaporkan, diharapkan praktik mafia BBM yang selama ini beroperasi secara tersembunyi dapat lebih mudah diungkap.
Meski demikian, para pengamat mengingatkan bahwa setiap laporan yang masuk tetap harus diverifikasi oleh aparat penegak hukum agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di lapangan.
Dengan keterlibatan masyarakat yang lebih luas, diharapkan praktik penyelewengan BBM subsidi dapat ditekan sehingga kebijakan subsidi energi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. (Red)
Penulis : SAD PPWI
