GEMBLOG, Palopo - Di tengah lambannya respons pemerintah pusat terhadap tuntutan pemekaran wilayah Luwu Raya, masyarakat Tanah Luwu memilih jalan yang tegas: turun ke jalan. Aksi demonstrasi termasuk rencana pemblokiran jalan bukanlah tujuan akhir, melainkan strategi terakhir agar suara rakyat tak lagi diabaikan, Kamis (12/2/2026).
Perlu ditegaskan, seluruh rencana pemblokiran jalan tidak disiapkan untuk berhari-hari apalagi berbulan-bulan. Setiap langkah telah melalui kajian matang. Aksi tersebut dirancang terukur: waktunya dibatasi, tuntutannya jelas, dan tujuannya tunggal, mendesak pemerintah pusat membuka kembali pintu dialog tentang pemekaran Luwu Raya yang selama ini terkunci oleh moratorium dan tarik-menarik kepentingan politik.
Namun, muncul narasi yang menyebut demonstrasi sebagai aktivitas yang “mengganggu ekonomi”. Secara sepintas, pernyataan ini terdengar rasional. Tapi jika ditelaah lebih dalam, narasi “gangguan ekonomi” tidak menyentuh substansi tuntutan massa. Yang dipersoalkan masyarakat bukan sekadar lalu lintas yang tersendat atau aktivitas dagang yang melambat sesaat, melainkan masa depan wilayah Luwu Raya, soal keadilan pembangunan, pemerataan layanan, dan pengakuan terhadap aspirasi rakyat.
Analisisnya sederhana: ketika pemerintah daerah menuding aksi sebagai pengganggu ekonomi tanpa menjawab inti persoalan yakni pemekaran wilayah maka yang terjadi justru pemindahan isu. Fokus publik dialihkan dari substansi ke dampak teknis jangka pendek. Padahal, bagi masyarakat, pemekaran adalah jalan panjang menuju penguatan ekonomi yang berkelanjutan: memperpendek rentang kendali, mempercepat layanan publik, dan membuka peluang investasi yang lebih merata.
“Bukannya membangkitkan semangat rakyat Luwu Raya, Wali Kota Palopo malah mematikan semangat perjuangan dengan menuding demonstrasi sebagai hal yang mengganggu ekonomi, tanpa menjawab substansi atas aksi tersebut.” Kalimat ini mencerminkan kekecewaan yang luas. Rakyat tidak menuntut pujian; mereka menuntut jawaban. Jawaban tentang kapan dialog dibuka, apa peta jalan pemekaran, dan bagaimana komitmen nyata pemerintah daerah dalam mengawal aspirasi ke pusat.
Lebih jauh, narasi “gangguan ekonomi” juga berpotensi memicu konflik horizontal. Ketika aksi diposisikan sebagai musuh keseharian warga, maka massa aksi bisa dipersepsikan berhadap-hadapan dengan pedagang, pekerja, atau pengguna jalan. Padahal, mereka berasal dari komunitas yang sama keluarga, tetangga, dan sesama warga Tanah Luwu. Membenturkan kepentingan ekonomi jangka pendek dengan perjuangan politik jangka panjang hanya akan memperlebar jurang, bukan menyelesaikan masalah.
Demonstrasi adalah hak konstitusional. Ia lahir ketika ruang-ruang dialog mengecil. Maka, yang dibutuhkan bukan stigma, melainkan kanal komunikasi. Pemerintah daerah semestinya berdiri di tengah: menjaga ketertiban sekaligus memfasilitasi penyampaian aspirasi ke pusat. Mengurangi ketegangan, bukan menambahnya.
Pada akhirnya, blokade jalan bukanlah tujuan. Ia adalah alarm bahwa ada suara yang terlalu lama tidak didengar. Jika pemerintah merespons dengan empati, transparansi, dan peta jalan yang jelas, maka alarm itu tak perlu sering berbunyi. Luwu Raya tidak meminta kekacauan; ia meminta keadilan pembangunan. Dan keadilan hanya bisa tumbuh dari dialog yang jujur, bukan dari pengalihan isu.
Kini saatnya semua pihak menurunkan tensi, menaikkan substansi. Dengarkan tuntutan, buka meja perundingan, dan bawa aspirasi Luwu Raya ke pusat dengan sikap yang tegas namun bermartabat. Karena masa depan wilayah ini terlalu penting untuk dikecilkan menjadi sekadar “gangguan ekonomi” sementara. (Red)
