GEMBLOG, Palopo - Pada periode 2024–2025, sejumlah kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan berlomba memperlihatkan komitmen mereka dalam pemberantasan korupsi. Mulai dari Luwu, Luwu Timur, hingga Luwu Utara, aparat penegak hukum telah menetapkan tersangka dalam beberapa kasus penyalahgunaan anggaran. Namun berbeda dengan daerah lainnya, Kota Palopo justru menampilkan dinamika yang lebih tenang bahkan terlalu tenang, Rabu (10/12/2025).
Hingga awal 2025, Palopo belum mempublikasikan satu pun penetapan tersangka korupsi. Namun, ketenangan ini bukan tanpa keganjilan. Sejumlah laporan dugaan penyimpangan justru mencuat kuat di publik.
Penyelidikan Berjalan, Hasil Belum Tampak
Pada 2025, aparat penegak hukum mulai menyelidiki proyek pembangunan Gedung DPRD Palopo bernilai puluhan miliar rupiah. Tim ahli telah dilibatkan untuk memeriksa apakah volume pekerjaan sesuai dengan anggaran. Di saat yang hampir bersamaan, dugaan penggelapan dana operasional Panwascam dengan nilai ratusan juta rupiah juga ikut menjadi perhatian publik.
Selain itu, lembaga masyarakat sipil melaporkan sejumlah dugaan korupsi ke tingkat provinsi, termasuk dugaan penyimpangan proyek fisik. Namun dari semua laporan tersebut, hasil konkret berupa penetapan tersangka belum juga muncul ke publik.
Zona Merah Integritas: Sebuah Peringatan Serius
Masalah ini semakin menarik ketika hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK 2024 menempatkan Palopo dalam kategori risiko tinggi. Artinya, secara sistem, potensi penyimpangan dalam layanan publik di Palopo masih besar.
Ironisnya, data risiko yang tinggi tidak berbanding lurus dengan langkah tegas penindakan.
Apakah Palopo Benar-Benar Bebas Korupsi?
Kondisi ini memunculkan dua interpretasi yang saling bertolak belakang:
Palopo benar-benar bersih sehingga tidak ada kasus yang memenuhi unsur pidana.
Atau sebaliknya, ada persoalan dalam transparansi proses hukum sehingga publik tidak mengetahui perkembangan penyelidikan.
Bagi masyarakat, ketidakjelasan ini justru melahirkan pertanyaan baru:
Apakah aparat di Palopo sedang teliti, atau justru terlalu berhati-hati hingga menghambat transparansi?
Jika daerah lain mampu menyelesaikan penyelidikan dengan penetapan tersangka, mengapa Palopo tidak menunjukkan perkembangan serupa?
Transparansi Menjadi Harga Mati
Opini publik tidak dibentuk oleh rumor, tetapi oleh ketiadaan informasi.
Dalam konteks Palopo, publik haus akan penjelasan:
Bagaimana kelanjutan penyelidikan proyek DPRD?
Apa perkembangan laporan masyarakat sipil?
Apakah ada temuan baru dari hasil audit internal?
Mengapa tidak ada publikasi resmi mengenai tindak lanjut laporan dugaan korupsi?
Transparansi tidak hanya penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi fondasi dalam mencegah budaya impunitas.
Arah Baru yang Ditunggu Publik
Palopo saat ini berada di persimpangan. Di satu sisi, kota ini berpeluang menjadi contoh profesionalisme hukum jika penyelidikan dilakukan secara cermat dan objektif. Namun di sisi lain, keterlambatan publikasi dan minimnya informasi dapat memunculkan citra bahwa penanganan kasus korupsi berjalan lambat.
Dalam opini ini, satu pesan penting menjadi sorotan:
Palopo tidak membutuhkan klaim “bersih dari korupsi”. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk transparan.
Selama proses hukum berjalan tanpa kejelasan, selama itu pula kepercayaan publik berada dalam posisi rawan.
Dan pemberantasan korupsi tanpa transparansi hanyalah janji kosong yang tidak pernah selesai ditegakkan. (Adil,s/*)
