GEMBLOG, Palopo – Kabar mengejutkan datang dari gedung DPRD Kota Palopo. Tunjangan para anggota dewan dikabarkan mengalami pemangkasan signifikan, yakni mencapai Rp 5,5 juta per bulan. Informasi ini disampaikan langsung oleh Sekretaris DPRD Palopo, Muhammad Taufik beberapa waktu yang lalu, yang menjelaskan adanya tiga jenis tunjangan yang terkena pengurangan.
Kebijakan pemangkasan ini sontak menimbulkan sorotan publik. Pasalnya, DPRD adalah lembaga politik yang berperan vital dalam legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Tunjangan dewan dianggap sebagai bagian dari insentif agar wakil rakyat dapat bekerja maksimal dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Namun, di balik itu, kondisi keuangan daerah disebut-sebut menjadi salah satu faktor utama pemangkasan. Efisiensi anggaran dinilai mendesak dilakukan, mengingat kebutuhan belanja daerah yang semakin meningkat, sementara penerimaan daerah terbatas.
Meski begitu, pemangkasan tunjangan anggota DPRD Palopo juga menuai kritik. Beberapa pihak menilai kebijakan ini justru berpotensi menurunkan kinerja dan semangat anggota dewan. Sebab, beban kerja DPRD semakin besar dengan berbagai dinamika politik, pengawasan pembangunan, hingga penyaluran aspirasi rakyat.
Publik kini menanti respons resmi DPRD Kota Palopo terkait kebijakan ini. Apakah pemangkasan akan diterima sebagai bentuk solidaritas dalam efisiensi keuangan daerah, atau justru menjadi polemik baru dalam hubungan legislatif dan eksekutif. (Red)
0 Komentar