GEMBLOG, Jakarta – Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) periode 2025–2027, Muh. Isnain Mukadar, bersama jajaran Pengurus Eksekutif Nasional melakukan kunjungan silaturahmi dan audiensi ke kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada Jumat (19/9). Pertemuan berlangsung di ruang rapat anggota dan diterima langsung oleh dua anggota DPD RI Komite IV, yakni Andika Mayrizal Amir, SH., M.KN dan Jupri Mahmud, S.E., yang membidangi anggaran pendapatan dan belanja negara.
Dalam forum tersebut, Muh. Isnain Mukadar—akrab disapa Wale—memperkenalkan kepengurusan LMND periode baru sekaligus menyampaikan sejumlah aspirasi yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan DPD RI dalam merumuskan kebijakan, Jum'at (19/9/2025).
“Perjuangan sektoral pendidikan saja tidaklah cukup. Untuk mewujudkan sistem pendidikan yang setara, ilmiah, dan demokratis, LMND harus ikut terlibat dalam isu-isu ekonomi dan politik. Karena masalah utama bangsa ini bukan hanya di pendidikan, tetapi juga ekonomi dan politik,” ujar Wale.
Wale juga menyinggung situasi geopolitik internasional yang saat ini dipenuhi dengan perang dagang, konflik fisik, serta perubahan rantai pasok global. Menurutnya, kondisi tersebut mempengaruhi perkembangan ekonomi Indonesia yang semakin rentan.
LMND menilai akar persoalan terletak pada tiga hal utama:
1. Imperialisme baru dalam bentuk neoliberalisme,
2. Sistem kenegaraan yang dikuasai oligarki,
3. Perilaku koruptif pejabat, birokrat, dan aparat.
Presiden Prabowo Subianto sendiri, kata Wale, telah menegaskan kondisi ini dengan istilah “serakah-nomiks”, sebagai cerminan kerakusan elite yang merusak sistem ekonomi nasional.
“Kami percaya bahwa membangun persatuan nasional, visi Indonesia Emas, serta konsensus bersama seluruh elemen bangsa adalah proses panjang. Namun, setia pada proses adalah tindakan revolusioner,” tegas Wale.
Menanggapi hal itu, Andika Mayrizal Amir menyampaikan apresiasi terhadap kunjungan LMND.
“Kami sangat membutuhkan masukan dan aspirasi-aspirasi seperti ini. Sudah menjadi tugas kami sebagai anggota DPD untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam mengawal aspirasi masyarakat,” ujar Andika.
Ia juga menyinggung fenomena arogansi pejabat publik saat ini yang menurutnya jauh berbeda dengan teladan pejabat terdahulu. Andika berharap keresahan publik menjadi momentum introspeksi bagi para pejabat negara.
Dalam pertemuan tersebut, LMND menyerahkan tuntutan tertulis kepada Komite IV DPD RI, yang berisi tiga poin strategis:
1. Dana Transfer ke Daerah (TKD)
LMND menilai penurunan signifikan TKD dalam RAPBN 2026 dapat mendorong daerah mencari alternatif pendanaan, termasuk kenaikan pajak yang berpotensi memicu keresahan publik.
2. Dana Bagi Hasil (DBH) SDA dan Pajak
LMND menekankan pentingnya pembagian hasil yang lebih proporsional antara pemerintah pusat dan daerah penghasil, agar rakyat di daerah turut merasakan manfaat langsung dari eksploitasi sumber daya alam.
3. Koperasi dan UMKM
Melalui program Koperasi Desa Merah Putih dan penguatan UMKM, LMND menilai rakyat bisa terlindungi dari guncangan ekonomi global. Untuk itu, pengawasan yang ketat dari lembaga negara seperti DPD RI dinilai sangat penting.
Dengan kunjungan ini, LMND berharap DPD RI dapat menjadi mitra strategis dalam memperjuangkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat di seluruh daerah Indonesia. (Red)
0 Komentar