GEMBLOG, JAKARTA - Indonesia memasuki babak baru dalam sistem peradilan pidana setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Regulasi baru ini membawa berbagai perubahan mendasar dalam proses persidangan perkara pidana yang selama ini mengacu pada KUHAP Tahun 1981, Senin (22/6/2026).
Pembaruan tersebut dinilai sebagai reformasi terbesar dalam hukum acara pidana Indonesia dalam lebih dari empat dekade terakhir. Selain memperkuat perlindungan hak tersangka dan terdakwa, KUHAP baru juga mengedepankan efisiensi peradilan, keadilan restoratif, serta memperluas penggunaan teknologi dalam pembuktian.
Salah satu perubahan yang paling menonjol adalah pembatasan pemanggilan saksi dan ahli. Dalam aturan baru, penundaan pemeriksaan karena ketidakhadiran saksi atau ahli hanya dapat dilakukan maksimal dua kali apabila terdapat alasan yang sah. Jika pada sidang berikutnya mereka tetap tidak hadir, proses pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa mendengar keterangannya. Ketentuan ini diharapkan mampu mengurangi praktik penundaan persidangan yang selama ini kerap memperpanjang proses hukum.
KUHAP 2025 juga secara resmi mengakomodasi mekanisme perdamaian berbasis keadilan restoratif. Melalui skema ini, perkara tertentu dapat diselesaikan melalui kesepakatan damai antara pelaku dan korban dengan memperhatikan sejumlah syarat yang telah ditentukan undang-undang. Langkah tersebut dipandang sebagai upaya mengedepankan pemulihan dan penyelesaian konflik dibanding semata-mata penghukuman.
Perubahan signifikan lainnya adalah diperkenalkannya mekanisme pengakuan bersalah oleh terdakwa. Dalam perkara dengan ancaman pidana maksimal tujuh tahun penjara, terdakwa yang mengakui seluruh dakwaan dapat memperoleh pemeriksaan melalui prosedur yang lebih sederhana. Sebagai kompensasi, hukuman yang dijatuhkan tidak boleh melebihi dua pertiga dari ancaman pidana maksimum. Namun, hakim tetap wajib memastikan bahwa pengakuan tersebut diberikan secara sadar, sukarela, dan tanpa tekanan.
KUHAP baru juga memperkenalkan konsep pernyataan pembuka atau opening statement. Sebelum proses pembuktian dimulai, penuntut umum maupun terdakwa atau penasihat hukum diberikan kesempatan untuk menyampaikan gambaran singkat mengenai perkara dan alat bukti yang akan diajukan. Tahapan ini sebelumnya tidak dikenal dalam KUHAP 1981.
Dalam proses pembuktian, aturan baru memberikan fleksibilitas terkait urutan pemeriksaan saksi. Tidak lagi diwajibkan bahwa saksi korban harus diperiksa pertama kali. Pihak yang menghadirkan saksi diberi kewenangan menentukan urutan pemeriksaan sesuai strategi pembuktiannya.
Perubahan lain yang cukup penting adalah penempatan keterangan terdakwa di akhir pemeriksaan. Setelah seluruh saksi dan ahli diperiksa, terdakwa baru memberikan keterangannya. Selain itu, penuntut umum juga diberikan kesempatan menghadirkan saksi atau ahli tambahan untuk menyanggah pembuktian yang diajukan pihak terdakwa.
Dari sisi hukum pembuktian, KUHAP 2025 memperluas jenis alat bukti yang dapat digunakan di persidangan. Selain keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, kini barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, serta alat bukti lain yang sah juga diakui sebagai alat pembuktian yang memiliki nilai hukum.
Yang tidak kalah penting, undang-undang ini menegaskan bahwa alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum atau tidak dapat dibuktikan keasliannya harus dikesampingkan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian. Ketentuan tersebut dianggap sebagai langkah maju dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia dan mewujudkan proses peradilan yang adil.
Pengamat hukum menilai perubahan-perubahan tersebut menunjukkan pergeseran sistem peradilan pidana Indonesia ke arah model yang lebih adversarial, yaitu memberikan peran lebih aktif kepada jaksa dan penasihat hukum dalam membuktikan perkara di hadapan hakim. Meski demikian, karakteristik sistem hukum Eropa Kontinental yang selama ini dianut Indonesia tetap dipertahankan.
Dengan berbagai pembaruan tersebut, KUHAP 2025 diharapkan mampu menjawab tantangan penegakan hukum modern, mempercepat penyelesaian perkara, meningkatkan kepastian hukum, serta memperkuat perlindungan hak-hak setiap warga negara yang berhadapan dengan proses peradilan pidana.
Reformasi ini sekaligus menjadi momentum penting bagi aparat penegak hukum, advokat, akademisi, dan masyarakat untuk memahami paradigma baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang lebih transparan, efektif, dan berkeadilan. (**/Red)
Penulis : SAD
