GEMBLOG, Luwu – Pemerintah Kabupaten Luwu di bawah kepemimpinan Bupati H. Patahudding dan Wakil Bupati Muh. Dhevy Bijak Pawindu menggelar rapat koordinasi lintas sektor terkait stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah, Minggu (31/8/2025).
Rapat yang berlangsung di Aula Rumah Jabatan Bupati Luwu, Pammanu, Belopa, ini dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), mulai dari Kapolres Luwu, Dandim 1403 Palopo, Kajari Luwu, Ketua Pengadilan Negeri Belopa, Ketua Pengadilan Agama Belopa, Ketua DPRD Kabupaten Luwu, hingga para kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Selain unsur pemerintahan dan aparat penegak hukum, rakor ini juga melibatkan tokoh agama, tokoh adat, serta tokoh pemuda se-Kabupaten Luwu. Kehadiran lintas sektor ini dimaksudkan untuk membahas isu-isu politik, budaya, dan agama yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dalam sambutannya, Bupati Luwu H. Patahudding menekankan pentingnya sinergi seluruh unsur dalam menjaga kondusivitas daerah.
“Luwu adalah rumah besar kita semua. Stabilitas keamanan harus menjadi prioritas, sebab tanpa suasana yang aman dan tertib, pembangunan tidak akan berjalan maksimal,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Muh. Dhevy Bijak Pawindu menambahkan bahwa keterlibatan tokoh masyarakat menjadi kunci meredam potensi gesekan di tengah masyarakat.
“Kami berharap seluruh tokoh agama, adat, dan pemuda ikut berperan aktif menjaga keharmonisan di Luwu,” ujarnya.
Salah satu poin penting hasil rakor adalah kepastian bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Luwu tidak mengalami kenaikan.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Luwu yang turut hadir menegaskan, keputusan tersebut diambil untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. “Pemerintah daerah memahami kondisi masyarakat, sehingga memastikan PBB tidak ada kenaikan,” katanya.
Rapat koordinasi ini menghasilkan komitmen bersama untuk:
1. Meningkatkan koordinasi antarinstansi demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Melibatkan tokoh masyarakat dalam penyelesaian isu-isu sosial, politik, budaya, dan agama.
3. Menegaskan kebijakan bahwa PBB Kabupaten Luwu tidak naik pada tahun berjalan.
Rakor ditutup dengan seruan kebersamaan agar Kabupaten Luwu tetap aman, tertib, dan kondusif sebagai landasan pembangunan yang berkelanjutan. (Red)
0 Komentar