GEMBLOG, PALOPO - Ketua Perkumpulan Gempar Muda Cendekia (GMC), Syarifuddin, menyayangkan dugaan temuan belatung pada menu ayam goreng dalam paket program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaporkan diterima sejumlah penerima manfaat di Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo. Ia mendesak agar kejadian tersebut ditindaklanjuti secara serius, transparan, dan menyeluruh oleh instansi berwenang, Selasa (20/10/2026).
Dugaan temuan tersebut menjadi perhatian setelah beredarnya video di media sosial yang memperlihatkan bagian makanan dalam paket MBG yang diduga mengandung belatung. Dalam pemberitaan KoranSeruya, sejumlah penerima manfaat MBG kategori B3, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, disebut mengeluhkan adanya belatung pada ayam goreng serta bau yang tidak biasa dari makanan yang dibagikan.
Peristiwa itu disebut terjadi pada Senin kemarin, 19 Oktober 2026, di kawasan Jalan We Cudai, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo.
Informasi tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan resmi untuk memastikan kondisi makanan, kebenaran dugaan kontaminasi, serta kemungkinan penyebabnya. Hingga informasi dalam pemberitaan tersebut disampaikan, hasil pemeriksaan laboratorium belum dicantumkan.
Menanggapi kejadian tersebut, Syarifuddin menyatakan keprihatinannya. Menurutnya, program MBG merupakan upaya penting untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat. Karena itu, kualitas dan keamanan makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat harus menjadi perhatian utama seluruh pihak yang terlibat.
“Kami sangat menyayangkan apabila benar ditemukan belatung pada makanan yang dibagikan kepada masyarakat melalui program MBG. Makanan yang diberikan kepada penerima manfaat harus memenuhi standar kebersihan, keamanan pangan, dan kelayakan konsumsi. Jangan sampai program yang bertujuan meningkatkan gizi justru menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanan makanan,” ujar Syarifuddin dalam keterangannya.
Ia menegaskan bahwa penyediaan makanan bergizi tidak cukup hanya memperhatikan kandungan nutrisi dan jumlah porsi. Seluruh tahapan, mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak, penyimpanan, pengemasan hingga distribusi, harus mengikuti standar higiene dan sanitasi yang berlaku.
Menurutnya, persoalan keamanan pangan tidak boleh dianggap sepele, terlebih jika menyangkut ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang membutuhkan perhatian khusus dalam pemenuhan kebutuhan gizi.
Dalam pemberitaan KoranSeruya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palopo, Irsan Anugrah, menyatakan pihaknya telah menerima laporan resmi mengenai dugaan temuan tersebut pada Selasa, 20 Oktober 2026.
Dinas Kesehatan disebut akan menurunkan tim kesehatan lingkungan untuk memeriksa langsung kondisi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berkaitan dengan pemberitaan tersebut.
Pemeriksaan direncanakan mencakup prosedur pengelolaan makanan dan kondisi sanitasi. Selain itu, Dinas Kesehatan disebut telah meminta sampel makanan yang dibagikan pada Senin, 19 Oktober 2026, agar dapat diperiksa di laboratorium.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan apakah makanan benar mengalami kontaminasi, sekaligus memperoleh dasar ilmiah dalam menentukan tindak lanjut.
Syarifuddin mengapresiasi pentingnya pemeriksaan langsung dan pengujian laboratorium. Namun, ia berharap proses tersebut dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya terbatas pada makanan yang dikeluhkan warga.
“Pemeriksaan jangan berhenti pada makanan yang ditemukan warga. Proses pengolahan, kebersihan dapur, penyimpanan bahan baku, kondisi peralatan, dan distribusi juga perlu dievaluasi. Hasil pemeriksaan harus disampaikan secara terbuka agar masyarakat mendapatkan kepastian berdasarkan fakta,” tegasnya.
SPPG yang disebut dalam pemberitaan tersebut dikaitkan dengan Yayasan Pondok Pesantren Datok Sulaiman dan berlokasi di wilayah Wara, Kota Palopo.
Dalam bagian artikel yang tersedia, pengelola SPPG disebut sedang diupayakan untuk dikonfirmasi oleh media. Namun, tanggapan lengkap pengelola belum terlihat dalam materi yang diterima.
Karena itu, GMC mendorong pengelola SPPG dan yayasan terkait untuk memberikan klarifikasi resmi mengenai dugaan kejadian tersebut, termasuk menjelaskan prosedur pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan distribusi makanan kepada penerima manfaat.
Menurut Syarifuddin, klarifikasi diperlukan untuk memberikan informasi yang berimbang sekaligus mencegah berkembangnya spekulasi di tengah masyarakat.
“Semua pihak perlu diberi ruang untuk menjelaskan. Kita harus mengedepankan fakta, bukti, dan hasil pemeriksaan. Apabila ditemukan kekurangan dalam pengelolaan makanan, harus ada perbaikan nyata dan langkah pencegahan agar persoalan serupa tidak terulang,” ujarnya.
Syarifuddin menilai, apabila dugaan kontaminasi tersebut terbukti, kejadian itu harus menjadi bahan evaluasi serius terhadap pelaksanaan dan pengawasan program MBG di Kota Palopo.
Ia meminta agar makanan yang dicurigai tidak layak konsumsi segera ditangani sesuai prosedur keamanan pangan. Masyarakat juga perlu mendapatkan informasi mengenai langkah yang harus dilakukan apabila mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi makanan yang diduga bermasalah.
Selain itu, ia mendorong instansi terkait untuk menelusuri jumlah paket yang mungkin terdampak, waktu pengolahan makanan, kondisi penyimpanan, serta proses distribusinya. Langkah tersebut penting agar pemeriksaan dapat mengidentifikasi kemungkinan sumber masalah dan menentukan tindakan korektif yang tepat.
“Jangan menunggu sampai muncul persoalan kesehatan yang lebih luas. Jika ada makanan yang diduga tidak layak konsumsi, harus segera ditindaklanjuti. Pencegahan, pemeriksaan, dan perbaikan sistem pengawasan harus menjadi prioritas,” lanjutnya.
Ia menambahkan, apabila pemeriksaan resmi menemukan pelanggaran terhadap standar keamanan pangan atau ketentuan pelaksanaan program, instansi berwenang perlu mengambil tindakan sesuai peraturan yang berlaku.
Lebih jauh, Syarifuddin meminta agar dugaan kejadian di Lagaligo menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan terhadap penyediaan makanan dalam program MBG di Kota Palopo.
Menurutnya, pengawasan tidak seharusnya hanya dilakukan setelah muncul keluhan masyarakat. Pemeriksaan berkala, penerapan standar operasional, peningkatan kompetensi penjamah makanan, serta sistem pengaduan yang mudah diakses harus menjadi bagian dari upaya pencegahan.
Ia juga menilai bahwa keterbukaan informasi mengenai hasil pemeriksaan sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.
“Program MBG menyangkut kepentingan masyarakat luas. Karena itu, kualitas makanan dan keselamatan penerima manfaat tidak boleh dikompromikan. Kami berharap persoalan ini ditangani secara serius, hasil pemeriksaannya disampaikan secara jelas, dan apabila ditemukan kekurangan, segera dilakukan perbaikan,” tegas Syarifuddin.
Ketua GMC tersebut menegaskan bahwa pihaknya mendorong penyelesaian persoalan berdasarkan fakta dan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuannya bukan untuk menghakimi pihak tertentu sebelum adanya kepastian, melainkan memastikan keamanan pangan dan kualitas pelayanan bagi masyarakat benar-benar terjaga.
Hingga hasil pemeriksaan resmi diumumkan, dugaan temuan belatung pada menu MBG tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Klarifikasi Dinas Kesehatan, hasil laboratorium, dan keterangan pengelola SPPG menjadi bagian penting untuk memastikan fakta serta menentukan langkah perbaikan yang diperlukan. (TIM/Red)
Sumber informasi : KoranSeruya
